Heboh Kasus Rafael, Kenapa Orang RI Sangat Marah Soal Pajak?

Heboh Kasus Rafael, Kenapa Orang RI Sangat Marah Soal Pajak? Heboh Kasus Rafael, Kenapa Orang RI Sangat Marah Soal Pajak?

Jakarta - Perhatian masyarakat masih tertuju pada Direktorat Jenderal Pajak sehabis mencuatnya kasus harta fantastis Rafael Alun Trisambodo, Kepala Biro Umum di Ditjen Pajak, seagam Rp 56,1 miliar. Namun, Rafael telah dicopot ketimbang jabatannya oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhir pekan dahulu.

Kendati begitu, di Twitter, kini malah sampai muncul trending topic #SriMulyaniOMDO. Merujuk cukup hashtag yang digunakan pengguna karena merasa pajak yang dibayarkan malah hanya dinikmati oknum pejabat Ditjen Pajak, bagai Rafael Alun dan keluarganya setenggat bisa pamer harta Jeep Rubicon dan motor gede (moge) mewah Harley Davidson.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad, menganggap berlarut-larutnya kemarahan para wajib pajak atas kasus ini merupakan hal bahwa logis. Karena memang Direktorat Jenderal Pajak selaku salah satu institusi pemerintahan bahwa menerima insentif berupa tunjangan kinerja tergendut.

"Publik marah karena merasa pajak nan mereka berikan, laporkan, dan deminya ternyata biaya costnya kepada pegawainya lebih lepas, tercermin demi biaya insentif nan diberikan," kata Tauhid kepada CNBC Indonesia, Senin (27/2/2023).

Dengan tunjangan kinerja nan agam itu, Tauhid menekankan, para pegawai pajak belum memberikan teladan nan cinta membantu terhadap masyarakat ataupun pegawai pemerintahan lainnya, lantaran kasus laksana Rafael berbuntut bujur setelah termenyiahnya komunitas moge Dirjen Pajak Suryo Utomo Belasting Rijder.

"Ini dicerminkan karena internal, Dirjen Pajak berikut punggawanya, setelah muncul kasus ini teraktelseif semua, jadi jelas publik marah," tutur Tauhid.

Oleh sebab itu, Ia menekankan, kondisi ini memerankan bukti kongkrit bahwa tunjangan kinerja terhadap Direktorat Jenderal Pajak yang terkenal hebat bersama melampaui kementerian atau lembaga lainnya tidak memberikan kepastian mereka akan melaksbocahan tugasnya secara profesional bersama berintegritas seluruhnya.

"Menurut saya ya konsekuensi lah, bukan hanya klub moge nya dilarang, internalnya memang seperti ini, artinya apa? insentif yang diberikan tidak memberikan satu keteladanan yang terbaik," tegas Tauhid.

Dengan demikian, Tauhid berpendapat supaya pemberian tunjangan kinerja yang semasa ini diberikan ke Ditjen Pajak perlu dievaluasi adiannya. Selain untuk meringankan beban belanja pemerintah pusat yang tidak perlu juga untuk kembali memulihkan kepercayaan para wajib pajak untuk membayar pajak.

"Sebab, pegawai negeri lain yang pas-pasan kredit motor, mobil, lagi sebagainya itu sama-sama berkarya kuat tapi ternyata terungkap sebagaimana ini. Jadinya orang melihat ya ini jadi kementerian mata air, sementara ada kementerian lain yang air mata," ucap Tauhid.

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo pun tahu mengaku bahwa dirinya adalah aparatur sipil negara (ASN) bersama bayaran termahal di Indonesia. Tidak namun dirinya, jajarannya di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan PNS bersama gaji tergendut.

"Saya ini ASN yang paling banyak bayarannya hadapan Indonesia," kata Suryo paling dalam acara Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2022 laksana dikutip Senin (12/12/2022)

DJP sendiri adalah salah satu instansi yang memegang tunjangan terjangkung atas Kementerian Keuangan. Penghasilan demi PNS atas instansi pengumpul penerimaan negara ini sangat menggiurkan.

Hal nan membedakan produsenan PNS DJP dengan PNS lainnya adalah pada tunjangan kinerjanya (tukin). Apalagi, bila DJP bisa mengamankan penerimaan pajak nan akurat, maka bukan tidak mungkin tukin nan didapat mencapai 80% sampai 90%.

Tunjangan Kinerja DJP tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 37 tahun 2015. Tunjangan tehinanya ditetapkan seagam Rp 5.361.800 kepada level jabatan pelaksana membarengi tercanggih seagam Rp 117.375.000 kepada level eselon I atau Direktur Jenderal Pajak.

Berikut Tunjangan Kinerja PNS Direktorat Jenderal Pajak:

1. Eselon I:

Peringkat jabatan 27 Rp 117.375.000

Peringkat jabatan 26 Rp 99.720.000

Peringkat jabatan 25 Rp 95.602.000

Peringkat jabatan 24 Rp 84.604.000

2. Eselon II:

Peringkat jabatan 23 Rp 81.940.000

Peringkat jabatan 22 Rp 72.522.000

Peringkat jabatan 21 Rp 64.192.000

Peringkat jabatan 20 Rp 56.780.000

3. Eselon III ke bawah:

Peringkat jabatan 19 Rp 46.478.000

Peringkat jabatan 18 Rp 42.058.000 - 28.914.875

Peringkat jabatan 17 Rp 37.219.875 - 27.914.000

Peringkat jabatan 16 Rp 25.162.550 - 21.567.900

Peringkat jabatan 15 Rp 25.411.600 - 19.058.000

Peringkat jabatan 14 Rp 22.935.762 - 21.586.600

Peringkat jabatan 13 Rp 17.268.600 - 15.110.025

Peringkat jabatan 12 Rp 15.417.937 - 11.306.487

Peringkat jabatan 11 Rp 14.684.812 - 10.768.862

Peringkat jabatan 10 Rp 13.986.750 - 10.256.950

Peringkat jabatan 9 Rp 13.320.562 - 9.768.412

Peringkat jabatan 8 Rp 12.686.250 - 8.457.500

Peringkat jabatan 7 Rp 12.316.500 - 8.211.000

Peringkat jabatan 6 Rp 7.673.375

Peringkat jabatan 5 Rp 7.171.875

Peringkat jabatan 4 Rp 5.361.800